50 Contoh Soal Ulangan PKN Kelas 10

50 Contoh Soal Ulangan PKN Kelas 10 – Ulangan PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) Kelas 10 adalah tes atau ujian yang dilakukan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat kelas 10 SMA. PKN adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan, hak dan kewajiban, serta sistem politik dan hukum di negara mereka.

Berikut adalah 50 contoh soal pilihan berganda untuk Ulangan PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) Kelas 10 SMA, beserta jawabannya:

1. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum negara Indonesia. UUD 1945 berlaku sejak tahun _____.
a) 1945
b) 1950
c) 1966
d) 1973
e) 1998
Jawaban: a) 1945

2. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun _____.
a) 1945
b) 1950
c) 1965
d) 1966
e) 1980
Jawaban: a) 1945

3. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak _____.
a) Ekonomi
b) Sosial
c) Politik
d) Budaya
e) Ekosistem
Jawaban: b) Sosial

4. Kewajiban membayar pajak adalah salah satu kewajiban warga negara di bidang _____.
a) Sosial
b) Politik
c) Ekonomi
d) Budaya
e) Lingkungan
Jawaban: c) Ekonomi

5. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden dipilih melalui _____.
a) Dewan Perwakilan Rakyat
b) MPR
c) Pemilihan Umum
d) Majelis Permusyawaratan Rakyat
e) DPR
Jawaban: c) Pemilihan Umum

6. Dalam sistem pemerintahan, lembaga yang berfungsi untuk mengadili perkara di tingkat nasional adalah _____.
a) Mahkamah Konstitusi
b) Mahkamah Agung
c) Komisi Yudisial
d) Kementerian Hukum dan HAM
e) DPR
Jawaban: b) Mahkamah Agung

7. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi _____.
a) Langsung
b) Tidak Langsung
c) Liberal
d) Terpimpin
e) Rakyat
Jawaban: b) Tidak Langsung

8. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR diadakan setiap _____.
a) 2 tahun
b) 4 tahun
c) 5 tahun
d) 6 tahun
e) 7 tahun
Jawaban: b) 4 tahun

9. Hak atas kebebasan berpendapat termasuk dalam hak _____.
a) Ekonomi
b) Sosial
c) Politik
d) Budaya
e) Lingkungan
Jawaban: c) Politik

10. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) disahkan pada tahun _____.
a) 1948
b) 1966
c) 1979
d) 1989
e) 1995
Jawaban: d) 1989

11. Sila kedua Pancasila adalah _____.
a) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
c) Persatuan Indonesia
d) Ketuhanan Yang Maha Esa
e) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Jawaban: b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

12. Sila Pancasila yang mengandung makna persatuan dan kesatuan adalah _____.
a) Sila pertama
b) Sila kedua
c) Sila ketiga
d) Sila keempat
e) Sila kelima
Jawaban: c) Sila ketiga

13. Lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan adalah _____.
a) Mahkamah Konstitusi
b) Komisi Pemberantasan Korupsi
c) Badan Pemeriksa Keuangan
d) Kementerian Dalam Negeri
e) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jawaban: c) Badan Pemeriksa Keuangan

14. Lembaga negara yang bertugas mengusulkan Rancangan Undang-Undang adalah _____.
a) Mahkamah Konstitusi
b) Presiden
c) DPR
d) BPK
e) MPR
Jawaban: c) DPR

15. Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi untuk _____.
a) Mengadili kasus pidana
b) Menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum
c) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
d) Menetapkan hukum acara perdata
e) Menetapkan keputusan hukum di tingkat tinggi
Jawaban: c) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

16. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan peradilan di Indonesia adalah _____.
a) Komisi Yudisial
b) Mahkamah Agung
c) Komisi Pemberantasan Korupsi
d) Kementerian Hukum dan HAM
e) Badan Narkotika Nasional
Jawaban: a) Komisi Yudisial

17. Hak untuk beribadah sesuai agama adalah hak _____.
a) Ekonomi
b) Sosial
c) Politik
d) Budaya
e) Lingkungan
Jawaban: d) Budaya

18. Kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup termasuk dalam kewajiban di bidang _____.
a) Sosial
b) Ekonomi
c) Politik
d) Budaya
e) Lingkungan
Jawaban: e) Lingkungan

19. Kebijakan publik yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial adalah _____.
a) Kebijakan moneter
b) Kebijakan fiskal
c) Kebijakan sosial
d) Kebijakan perdagangan
e) Kebijakan luar negeri
Jawaban: c) Kebijakan sosial

20. Kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran termasuk dalam kebijakan _____.
a) Ekonomi
b) Sosial
c) Politik
d) Hukum
e) Pendidikan
Jawaban: a) Ekonomi

21. Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai _____.
a) Kesejahteraan umum
b) Kemandirian ekonomi
c) Stabilitas politik
d) Modernisasi industri
e) Pengembangan budaya
Jawaban: a) Kesejahteraan umum

22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dirancang untuk jangka waktu _____.
a) 1 tahun
b) 5 tahun
c) 10 tahun
d) 20 tahun
e) 25 tahun
Jawaban: d) 20 tahun

23. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh _____.
a) DPR
b) MPR
c) Presiden
d) Mahkamah Agung
e) BPK
Jawaban: b) MPR

24. Prosedur perubahan UUD 1945 harus melibatkan _____.
a) DPR dan Presiden
b) Presiden dan Mahkamah Agung
c) MPR dan DPR
d) BPK dan Kementerian Hukum dan HAM
e) Mahkamah Konstitusi dan KPU
Jawaban: c) MPR dan DPR

25. Organisasi Internasional yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia adalah _____.
a) WHO
b) UNESCO
c) IMF
d) PBB
e) WTO
Jawaban: d) PBB

26. Indonesia adalah anggota dari organisasi internasional _____.
a) ASEAN
b) NATO
c) OPEC
d) G7
e) G20
Jawaban: a) ASEAN

27. Dalam sistem politik demokrasi, kekuasaan negara berada di tangan _____.
a) Presiden
b) MPR
c) Rakyat
d) Mahkamah Konstitusi
e) DPR
Jawaban: c) Rakyat

28. Pemilihan umum legislatif diadakan untuk memilih anggota _____.
a) DPR
b) Presiden
c) Mahkamah Agung
d) DPD
e) MK
Jawaban: a) DPR

29. Pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan untuk memilih _____.
a) Presiden
b) Gubernur
c) Menteri
d) Anggota DPR
e) Anggota DPD
Jawaban: b) Gubernur

30. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi _____.
a) Kabupaten dan Kota
b) Provinsi dan Kabupaten
c) Kabupaten dan Kecamatan
d) Kota dan Desa
e) Provinsi dan Desa
Jawaban: b) Provinsi dan Kabupaten

31. Partai politik di Indonesia bertujuan untuk _____.
a) Mengendalikan anggaran negara
b) Membentuk kebijakan pemerintah
c) Mengajukan calon presiden
d) Mewakili kepentingan rakyat
e) Menyusun undang-undang
Jawaban: d) Mewakili kepentingan rakyat

32. DPR RI adalah lembaga legislatif yang memiliki fungsi utama untuk _____.
a) Menetapkan kebijakan luar negeri
b) Mengadili perkara
c) Membuat dan mengesahkan undang-undang
d) Menyusun anggaran belanja negara
e) Melaksanakan pemeriksaan keuangan negara
Jawaban: c) Membuat dan mengesahkan undang-undang

33. Kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui _____.
a) Sosialisasi peraturan
b) Penyuluhan hukum
c) Pengawasan ketat
d) Penegakan hukum
e) Semua jawaban benar
Jawaban: e) Semua jawaban benar

34. Hukum yang berlaku di seluruh wilayah negara disebut hukum _____.
a) Nasional
b) Internasional
c) Daerah
d) Lokal
e) Umum
Jawaban: a) Nasional

35. Perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam _____.
a) Undang-Undang
b) Peraturan Pemerintah
c) Keputusan Presiden
d) Perda
e) Instruksi Menteri
Jawaban: a) Undang-Undang

36. Badan yang bertugas menangani kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah _____.
a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
b) Mahkamah Konstitusi
c) Komisi Pemberantasan Korupsi
d) Pengadilan Negeri
e) Komisi Yudisial
Jawaban: a) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

37. Proses legislasi dimulai dengan _____.
a) Pengajuan RUU
b) Pengesahan RUU
c) Penyerahan RUU ke Presiden
d) Diskusi di DPR
e) Sidang di MPR
Jawaban: a) Pengajuan RUU

38. Setelah disetujui DPR, RUU akan diserahkan kepada _____.
a) MPR
b) Presiden
c) Mahkamah Konstitusi
d) BPK
e) Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: b) Presiden

39. Pemerintahan desa dipimpin oleh _____.
a) Kepala Desa
b) Bupati
c) Gubernur
d) Camat
e) Lurah
Jawaban: a) Kepala Desa

40. Perangkat desa yang berfungsi dalam administrasi adalah _____.
a) RT
b) RW
c) Sekretaris Desa
d) Ketua BPD
e) Kepala Dusun
Jawaban: c) Sekretaris Desa

41. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara dilakukan oleh _____.
a) BPK
b) Kementerian Keuangan
c) Komisi Pemberantasan Korupsi
d) Mahkamah Konstitusi
e) DPR
Jawaban: a) BPK

42. Akuntabilitas dalam pemerintahan mengacu pada kewajiban untuk _____.
a) Membayar pajak
b) Menghormati hak asasi manusia
c) Melaporkan kinerja dan penggunaan anggaran
d) Mengatur perundang-undangan
e) Menetapkan kebijakan
Jawaban: c) Melaporkan kinerja dan penggunaan anggaran

43. Lembaga peradilan yang mengadili sengketa antara negara adalah _____.
a) Mahkamah Konstitusi
b) Mahkamah Agung
c) Pengadilan Internasional
d) Pengadilan Negeri
e) Komisi Yudisial
Jawaban: c) Pengadilan Internasional

44. Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) meliputi _____.
a) Menguji undang-undang
b) Mengadili perkara pidana
c) Mengawasi pemilihan umum
d) Menyusun undang-undang
e) Menetapkan keputusan hukum
Jawaban: a) Menguji undang-undang

45. Peran aktif masyarakat dalam demokrasi termasuk dalam _____.
a) Pemilihan umum
b) Penegakan hukum
c) Penyusunan anggaran
d) Penyusunan undang-undang
e) Pengawasan kebijakan
Jawaban: a) Pemilihan umum

46. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah dapat dilakukan melalui _____.
a) LSM
b) Media massa
c) Forum-forum diskusi
d) Demonstrasi
e) Semua jawaban benar
Jawaban: e) Semua jawaban benar

47. Syarat untuk menjadi warga negara Indonesia antara lain adalah _____.
a) Memiliki KTP
b) Menetap di Indonesia
c) Lahir di Indonesia atau memiliki orang tua warga negara Indonesia
d) Membayar pajak
e) Memiliki pekerjaan tetap
Jawaban: c) Lahir di Indonesia atau memiliki orang tua warga negara Indonesia

48. Kewarganegaraan ganda dalam hukum Indonesia diatur dengan prinsip _____.
a) Dwi kewarganegaraan
b) Kewarganegaraan tunggal
c) Kewarganegaraan terpisah
d) Kewarganegaraan sementara
e) Kewarganegaraan bersyarat
Jawaban: b) Kewarganegaraan tunggal

25. Sistem Ketatanegaraan
49. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga yang berfungsi untuk memberikan nasihat kepada presiden adalah _____.
a) MPR
b) DPR
c) DPD
d) BPK
e) Komisi Yudisial
Jawaban: a) MPR

50. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan _____.
a) Presidensial
b) Parlementer
c) Monarki
d) Komunis
e) Federal
Jawaban: a) Presidensial

Semoga contoh soal ini bermanfaat untuk persiapan ulangan atau latihan belajar!

Sekian 50 Contoh Soal Ulangan PKN Kelas 10, Semoga Bermanfaat. Baca Juga 50 Contoh Soal Bahasa Inggris Kelas 12 SMA