50 Contoh Soal Ppkn Kelas 12 SMA Untuk Ujian – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas 12 SMA merupakan mata pelajaran yang membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, sistem pemerintahan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta isu-isu kewarganegaraan lainnya. Materi yang biasanya dipelajari meliputi:
1. Pancasila dan UUD 1945: Memahami fungsi dan peran Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar hukum negara Indonesia.
2. Sistem Pemerintahan: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara: Hak-hak dasar yang dimiliki warga negara dan kewajiban yang harus dipenuhi.
4. Negara Hukum dan Demokrasi: Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, serta implementasinya di Indonesia.
5. Kewarganegaraan dan Globalisasi: Posisi Indonesia dalam masyarakat global dan bagaimana globalisasi mempengaruhi kewarganegaraan.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk sikap dan pengetahuan yang mendukung pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
Berikut adalah 50 contoh soal pilihan ganda PPKN untuk kelas 12 SMA beserta jawabannya:
1. Apakah yang dimaksud dengan negara hukum?
a. Negara yang pemerintahannya tidak memiliki batasan hukum
b. Negara yang semua tindakan pemerintah diatur oleh hukum
c. Negara yang hanya menerapkan hukum pada masyarakat
d. Negara yang hukum hanya berlaku bagi pejabat pemerintah
e. Negara yang hukum hanya berlaku untuk masyarakat miskin
Jawaban: b. Negara yang semua tindakan pemerintah diatur oleh hukum
2. Apa prinsip utama dalam sistem pemerintahan demokrasi?
a. Kesejahteraan rakyat
b. Kedaulatan rakyat
c. Kekuasaan absolut
d. Keseimbangan kekuasaan
e. Kepemimpinan militer
Jawaban: b. Kedaulatan rakyat
3. Siapa yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang di Indonesia?
a. Presiden
b. Mahkamah Konstitusi
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d. Panglima TNI
e. Menteri Hukum dan HAM
Jawaban: c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Apa yang dimaksud dengan asas legalitas dalam hukum?
a. Hukum hanya berlaku untuk masa depan
b. Hukum harus ditulis dalam bahasa yang jelas
c. Hukum harus berlaku bagi semua orang
d. Tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya
e. Hukum hanya berlaku untuk pelanggar berat
Jawaban: d. Tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya
5. Dalam sistem pemerintahan parlementer, siapa yang memiliki kekuasaan eksekutif?
a. Presiden
b. Perdana Menteri
c. Hakim Konstitusi
d. Ketua DPR
e. Menteri Dalam Negeri
Jawaban: b. Perdana Menteri
6. Apa tujuan utama dari sistem pemilihan umum di Indonesia?
a. Menentukan siapa yang akan menjadi presiden
b. Memilih anggota legislatif dan kepala daerah
c. Mengatur kebijakan ekonomi
d. Menyusun anggaran negara
e. Memutuskan kasus hukum
Jawaban: b. Memilih anggota legislatif dan kepala daerah
7. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi?
a. Pusat kekuasaan terpusat di pemerintah pusat
b. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah
c. Pemerintahan daerah memiliki kekuasaan absolut
d. Semua keputusan diambil oleh pemerintah pusat
e. Kekuasaan berada di tangan masyarakat
Jawaban: b. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah
8. Apa fungsi dari Mahkamah Konstitusi?
a. Mengadili kasus pidana
b. Menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum
c. Menguji konstitusi undang-undang
d. Menyusun anggaran negara
e. Memutuskan kasus perdata
Jawaban: c. Menguji konstitusi undang-undang
9. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia?
a. Hak yang diberikan oleh pemerintah
b. Hak yang diperoleh berdasarkan status sosial
c. Hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir
d. Hak yang diberikan hanya kepada warga negara
e. Hak yang hanya berlaku di tingkat internasional
Jawaban: c. Hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir
10. Siapa yang menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) di Indonesia?
a. Presiden
b. DPR dan Presiden
c. Mahkamah Agung
d. DPD
e. Menteri Hukum dan HAM
Jawaban: b. DPR dan Presiden
11. Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum (Pemilu)?
a. Proses pemilihan presiden
b. Proses pemilihan anggota legislatif dan eksekutif
c. Proses pemilihan hakim
d. Proses pemilihan pejabat tinggi negara
e. Proses pemilihan kepala desa
Jawaban: b. Proses pemilihan anggota legislatif dan eksekutif
12. Dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, kekuasaan legislatif dipegang oleh?
a. Presiden
b. DPR dan DPD
c. Mahkamah Konstitusi
d. Mahkamah Agung
e. Panglima TNI
Jawaban: b. DPR dan DPD
13. Apa yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia?
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
d. Peraturan Pemerintah
e. Keputusan Presiden
Jawaban: a. Undang-Undang Dasar 1945
14. Siapa yang bertugas dalam penyusunan anggaran negara?
a. DPR
b. Presiden
c. Kementerian Keuangan
d. Mahkamah Konstitusi
e. BPK
Jawaban: a. DPR
15. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan?
a. Negara yang memiliki banyak pemerintahan daerah
b. Negara yang terdiri dari berbagai negara bagian
c. Negara yang memiliki satu pemerintahan pusat
d. Negara yang memiliki pemerintahan lokal yang independen
e. Negara yang dikelola oleh beberapa negara
Jawaban: c. Negara yang memiliki satu pemerintahan pusat
16. Apa yang menjadi kewenangan utama Mahkamah Agung?
a. Menyelesaikan sengketa konstitusi
b. Mengadili kasus hukum pidana
c. Menyusun undang-undang
d. Menguji undang-undang terhadap konstitusi
e. Menyusun anggaran negara
Jawaban: b. Mengadili kasus hukum pidana
17. Apa yang dimaksud dengan prinsip demokrasi langsung?
a. Keputusan diambil oleh perwakilan rakyat
b. Rakyat memilih pemimpin secara langsung
c. Pemerintah membuat keputusan tanpa konsultasi publik
d. Rakyat tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan
e. Semua keputusan diambil oleh eksekutif
Jawaban: b. Rakyat memilih pemimpin secara langsung
18. Apa fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?
a. Mengatur dan mengawasi kebijakan luar negeri
b. Mengusulkan dan mengesahkan undang-undang
c. Mewakili kepentingan daerah dalam pembuatan undang-undang
d. Menyelesaikan sengketa hukum
e. Menyusun anggaran negara
Jawaban: c. Mewakili kepentingan daerah dalam pembuatan undang-undang
19. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara?
a. Hak yang diperoleh dari pemerintah
b. Kewajiban yang harus dilakukan untuk negara
c. Hak yang ditentukan oleh undang-undang
d. Kewajiban yang tidak memiliki hak
e. Hak yang hanya berlaku di tingkat internasional
Jawaban: c. Hak yang ditentukan oleh undang-undang
20. Apa yang menjadi dasar dari sistem peradilan di Indonesia?
a. Keadilan sosial
b. Kesejahteraan umum
c. Kebenaran dan keadilan
d. Kesetaraan hukum
e. Kedaulatan rakyat
Jawaban: c. Kebenaran dan keadilan
21. Dalam konteks pemerintahan, apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif?
a. Kekuasaan untuk membuat undang-undang
b. Kekuasaan untuk mengawasi peradilan
c. Kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan
d. Kekuasaan untuk mengesahkan anggaran
e. Kekuasaan untuk memutuskan kasus konstitusi
Jawaban: c. Kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan
22. Apa tujuan utama dari hak atas pendidikan?
a. Untuk mendapatkan pekerjaan
b. Untuk memperoleh keterampilan khusus
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup
d. Untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan
e. Untuk memenuhi syarat administratif
Jawaban: d. Untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan
23. Apa yang dimaksud dengan hak politik?
a. Hak untuk mendapatkan pendidikan
b. Hak untuk mendapatkan pekerjaan
c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu
d. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan
e. Hak untuk memiliki properti
Jawaban: c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu
24. Apa yang dimaksud dengan prinsip supremasi hukum?
a. Hukum hanya berlaku untuk orang tertentu
b. Hukum harus lebih tinggi dari kebijakan pemerintah
c. Hukum harus diterapkan secara adil dan merata
d. Hukum hanya berlaku di tingkat internasional
e. Hukum bisa diabaikan oleh pemerintah
Jawaban: b. Hukum harus lebih tinggi dari kebijakan pemerintah
25. Apa yang dimaksud dengan negara federasi?
a. Negara yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan pemerintahan daerah yang lemah
b. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan otonomi penuh
c. Negara dengan pemerintahan yang sepenuhnya terpusat
d. Negara yang memiliki dua pemerintahan
terpisah
e. Negara dengan satu pemerintahan pusat dan beberapa pemerintahan lokal yang tidak berdaulat
Jawaban: b. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan otonomi penuh
26. Apa yang dimaksud dengan prinsip kedaulatan rakyat?
a. Kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah
b. Kekuasaan tertinggi berada pada hukum
c. Kekuasaan tertinggi berada pada rakyat
d. Kekuasaan tertinggi berada pada pengadilan
e. Kekuasaan tertinggi berada pada lembaga internasional
Jawaban: c. Kekuasaan tertinggi berada pada rakyat
27. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945?
a. Presiden
b. DPR
c. Mahkamah Konstitusi
d. MPR
e. Mahkamah Agung
Jawaban: d. MPR
28. Apa yang dimaksud dengan hak ekonomi?
a. Hak untuk mendapatkan pendidikan
b. Hak untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar
c. Hak untuk memiliki rumah
d. Hak untuk berpartisipasi dalam politik
e. Hak untuk memilih pemimpin
Jawaban: b. Hak untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar
29. Dalam konteks hukum, apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah?
a. Setiap orang dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah
b. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah
c. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai mereka mengakui kesalahannya
d. Setiap orang dianggap bersalah tanpa bukti
e. Setiap orang harus membuktikan ketidakbersalahannya
Jawaban: b. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah
30. Apa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem pemerintahan Indonesia?
a. Menyusun dan mengesahkan undang-undang
b. Menyusun anggaran negara
c. Mengawasi pelaksanaan undang-undang
d. Mengatur kebijakan luar negeri
e. Mengadili kasus hukum
Jawaban: a. Menyusun dan mengesahkan undang-undang
31. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
a. Pemerintahan daerah memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan
b. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh atas daerah
c. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan lokal
d. Pemerintahan daerah memiliki kekuasaan absolut dalam kebijakan luar negeri
e. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kekuasaan yang sama
Jawaban: c. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan lokal
32. Siapa yang memegang kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia?
a. Presiden dan Wakil Presiden
b. DPR dan DPD
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Panglima TNI dan Kapolri
Jawaban: b. DPR dan DPD
33. Apa yang dimaksud dengan hak sipil?
a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
b. Hak untuk memiliki kekayaan
c. Hak untuk mendapatkan pendidikan
d. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan
e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
Jawaban: e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
34. Apa yang dimaksud dengan hak sosial?
a. Hak untuk berpartisipasi dalam politik
b. Hak untuk mendapatkan pekerjaan
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
d. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan
e. Hak untuk memiliki properti
Jawaban: d. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan
35. Apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan?
a. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dikelola oleh satu lembaga
b. Kekuasaan legislatif dan yudikatif dikelola oleh satu lembaga
c. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikelola oleh lembaga yang terpisah
d. Kekuasaan eksekutif dan yudikatif dikelola oleh satu lembaga
e. Kekuasaan yudikatif dan legislatif dikelola oleh satu lembaga
Jawaban: c. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikelola oleh lembaga yang terpisah
36. Apa yang dimaksud dengan hak atas kebebasan berpendapat?
a. Hak untuk menyebarkan berita
b. Hak untuk memiliki media massa
c. Hak untuk menyatakan pendapat secara bebas
d. Hak untuk mengkritik pemerintah
e. Hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan internasional
Jawaban: c. Hak untuk menyatakan pendapat secara bebas
37. Apa fungsi dari pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia?
a. Mengatur kebijakan luar negeri
b. Mengelola urusan domestik lokal
c. Menyusun undang-undang nasional
d. Mengawasi pelaksanaan undang-undang nasional
e. Mengadili kasus hukum
Jawaban: b. Mengelola urusan domestik lokal
38. Apa yang dimaksud dengan hak untuk beragama?
a. Hak untuk memilih agama
b. Hak untuk membentuk agama baru
c. Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama
d. Hak untuk memiliki buku agama
e. Hak untuk membatasi kegiatan agama orang lain
Jawaban: c. Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama
39. Apa yang dimaksud dengan prinsip keadilan sosial?
a. Keadilan untuk semua orang tanpa diskriminasi
b. Keadilan untuk kelompok minoritas
c. Keadilan berdasarkan status sosial
d. Keadilan berdasarkan kekayaan
e. Keadilan berdasarkan usia
Jawaban: a. Keadilan untuk semua orang tanpa diskriminasi
40. Apa yang menjadi tugas utama Mahkamah Konstitusi?
a. Mengadili kasus pidana
b. Menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum
c. Menyusun anggaran negara
d. Menguji undang-undang terhadap konstitusi
e. Menyelesaikan kasus perdata
Jawaban: d. Menguji undang-undang terhadap konstitusi
41. Apa yang dimaksud dengan hak atas kebebasan pers?
a. Hak untuk memiliki media massa
b. Hak untuk menyebarkan berita tanpa sensor
c. Hak untuk berpartisipasi dalam jurnalisme internasional
d. Hak untuk menulis buku
e. Hak untuk mendapatkan izin media
Jawaban: b. Hak untuk menyebarkan berita tanpa sensor
42. Apa yang dimaksud dengan hak untuk berorganisasi?
a. Hak untuk mendirikan organisasi tanpa batasan
b. Hak untuk bergabung dengan organisasi sesuai keinginan
c. Hak untuk mengatur organisasi internasional
d. Hak untuk membatasi kegiatan organisasi lain
e. Hak untuk menjadi pemimpin organisasi
Jawaban: b. Hak untuk bergabung dengan organisasi sesuai keinginan
43. Apa yang dimaksud dengan prinsip pemerintahan yang transparan?
a. Pemerintahan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik
b. Pemerintahan yang memiliki rahasia negara
c. Pemerintahan yang hanya berfungsi di tingkat lokal
d. Pemerintahan yang tertutup untuk masyarakat
e. Pemerintahan yang hanya menyediakan informasi terbatas
Jawaban: a. Pemerintahan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik
44. Apa yang menjadi dasar dari hak untuk memperoleh perlindungan hukum?
a. Hak untuk mendapatkan keadilan di pengadilan
b. Hak untuk memiliki pengacara pribadi
c. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis
d. Hak untuk berpartisipasi dalam proses legislasi
e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan
Jawaban: a. Hak untuk mendapatkan keadilan di pengadilan
45. Apa yang dimaksud dengan hak untuk mendapatkan informasi?
a. Hak untuk mendapatkan data pribadi
b. Hak untuk mengakses informasi publik
c. Hak untuk memiliki arsip negara
d. Hak untuk membatasi informasi
e. Hak untuk menyebarluaskan berita pribadi
Jawaban: b. Hak untuk mengakses informasi publik
46. Apa yang dimaksud dengan prinsip supremasi hukum?
a. Semua orang harus mematuhi hukum
b. Hukum berada di atas kebijakan pemerintah
c. Hukum hanya berlaku untuk pemerintah
d. Hukum bisa diubah sewaktu-waktu
e. Hukum hanya berlaku untuk masyarakat
Jawaban: b. Hukum berada di atas kebijakan pemerintah
47. Apa yang dimaksud dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat?
a. Hak untuk memiliki tanah
b. Hak untuk tidak terlibat dalam bencana alam
c. Hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat
d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari polusi
e. Hak untuk mengelola sumber daya alam
Jawaban: c. Hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat
48. Apa yang dimaksud dengan hak atas kesehatan?
a. Hak untuk mengakses fasilitas kesehatan
b. Hak untuk mengobati penyakit
c. Hak untuk mendapatkan perawatan medis gratis
d. Hak untuk mendapatkan asuransi kesehatan
e. Hak untuk memilih dokter pribadi
Jawaban: a. Hak untuk mengakses fasilitas kesehatan
49. Apa yang menjadi wewenang utama pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan Indonesia?
a. Mengelola urusan domestik lokal
b. Menetapkan kebijakan luar negeri
c. Mengawasi pelaksanaan undang-undang lokal
d. Menyusun anggaran daerah
e. Mengatur pemilihan kepala daerah
Jawaban: b. Menetapkan kebijakan luar negeri
50. Apa yang dimaksud dengan prinsip keadilan distributif?
a. Keadilan dalam distribusi kekayaan
b. Keadilan dalam hukum pidana
c. Keadilan dalam pemilihan umum
d. Keadilan dalam peradilan
e. Keadilan dalam pendidikan
Jawaban: a. Keadilan dalam distribusi kekayaan
Semoga contoh soal ini bermanfaat untuk persiapan belajar! Jika ada hal lain yang ingin ditanyakan atau butuh penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya.
Sekian 50 Contoh Soal Ppkn Kelas 12 SMA Untuk Ujian, Semoga Bermanfaat. Baca Juga 50 Contoh Soal TIK Kelas 12 SMA Dengan Pembahasan
