Contoh Soal Kelas 12 SMA PKN Sistem Politik Indonesia
Contoh Soal Kelas 12 SMA PKN Sistem Politik Indonesia – Berikut adalah 50 contoh soal pilihan ganda beserta jawabannya untuk kelas 12 SMA mengenai Sistem Politik Indonesia:
1. Sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah…
a) Demokrasi langsung
b) Demokrasi tidak langsung
c) Demokrasi Pancasila
d) Demokrasi parlementer
e) Demokrasi presidensial
Jawaban: c) Demokrasi Pancasila
2. Prinsip dasar dalam sistem politik Indonesia adalah…
a) Demokrasi
b) Kedaulatan rakyat
c) Supremasi hukum
d) Kesejahteraan sosial
e) Keadilan sosial
Jawaban: b) Kedaulatan rakyat
3. Dalam sistem politik Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan…
a) Presiden
b) MPR
c) DPR
d) Pemerintah
e) DPD
Jawaban: b) MPR
4. Fungsi utama dari lembaga legislatif di Indonesia, yaitu…
a) Menyusun undang-undang
b) Mengontrol kebijakan pemerintah
c) Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara
d) Menetapkan anggaran negara
e) Mengangkat pejabat negara
Jawaban: a) Menyusun undang-undang
5. Presiden Republik Indonesia dipilih oleh…
a) MPR
b) DPR
c) Rakyat
d) DPD
e) Komisi Pemilihan Umum
Jawaban: c) Rakyat
6. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan setiap…
a) 5 tahun sekali
b) 4 tahun sekali
c) 6 tahun sekali
d) 3 tahun sekali
e) 7 tahun sekali
Jawaban: a) 5 tahun sekali
7. Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemilu di Indonesia adalah…
a) KPU
b) Bawaslu
c) DPR
d) DPD
e) MA
Jawaban: b) Bawaslu
8. Dalam sistem politik Indonesia, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh…
a) Presiden dan wakil presiden
b) Presiden saja
c) DPR dan Presiden
d) MPR dan Presiden
e) Presiden dan DPD
Jawaban: a) Presiden dan wakil presiden
9. Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan…
a) Trias politica
b) Demokrasi parlementer
c) Sistem parlementer
d) Pembagian negara bagian
e) Keseimbangan kekuasaan
Jawaban: a) Trias politica
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini adalah…
a) UUD 1945
b) UUD 1949
c) UUD 1950
d) UUD 1960
e) UUD 2000
Jawaban: a) UUD 1945
11. Dalam sistem politik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau merubah UUD adalah…
a) MPR
b) DPR
c) Presiden
d) Mahkamah Konstitusi
e) DPD
Jawaban: a) MPR
12. Salah satu fungsi dari MPR adalah…
a) Membentuk undang-undang
b) Mengangkat Presiden
c) Mengawasi kebijakan pemerintah
d) Memutuskan sengketa antar lembaga negara
e) Menyusun anggaran negara
Jawaban: b) Mengangkat Presiden
13. Lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem politik Indonesia adalah…
a) DPR
b) MPR
c) DPD
d) Pemerintah daerah
e) Partai politik
Jawaban: e) Partai politik
14. Partai politik yang dapat mengikuti pemilu di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh…
a) KPU
b) DPR
c) Presiden
d) MPR
e) DPD
Jawaban: a) KPU
15. Dalam sistem politik Indonesia, yang berfungsi sebagai lembaga pengadilan tertinggi adalah…
a) Mahkamah Konstitusi
b) Mahkamah Agung
c) Pengadilan Negeri
d) Pengadilan Tata Usaha Negara
e) Komisi Yudisial
Jawaban: b) Mahkamah Agung
16. Pemilihan Presiden Indonesia dilakukan dengan cara…
a) Sistem langsung
b) Sistem tidak langsung
c) Sistem parlementer
d) Sistem kooptasi
e) Sistem aklamasi
Jawaban: a) Sistem langsung
17. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas DPR adalah…
a) Menyusun undang-undang
b) Mengawasi jalannya pemerintahan
c) Memutuskan anggaran negara
d) Mengangkat Presiden
e) Membahas dan menyetujui RAPBN
Jawaban: d) Mengangkat Presiden
18. Pemilu di Indonesia terdiri dari…
a) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
b) Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
c) Pemilu Legislatif
d) Pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif
e) Semua jawaban benar
Jawaban: e) Semua jawaban benar
19. Lembaga yang memiliki tugas utama mengawasi jalannya pemerintahan di Indonesia adalah…
a) MPR
b) DPR
c) Mahkamah Konstitusi
d) Komisi Pemberantasan Korupsi
e) Bawaslu
Jawaban: b) DPR
20. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan untuk…
a) Membuat undang-undang
b) Mengajukan RUU kepada DPR
c) Mengawasi kebijakan pemerintah
d) Memilih Presiden
e) Menyusun anggaran negara
Jawaban: b) Mengajukan RUU kepada DPR
21. Salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah adanya pemisahan antara…
a) Eksekutif dan legislatif
b) Eksekutif dan yudikatif
c) Legislatif dan yudikatif
d) Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
e) Eksekutif dan militer
Jawaban: d) Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
22. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah…
a) Mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi
b) Mengawasi pelaksanaan pemilu
c) Membuat undang-undang
d) Menyusun anggaran negara
e) Mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah
Jawaban: a) Mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi
23. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh…
a) DPR
b) MPR
c) KPU
d) Mahkamah Konstitusi
e) Pemerintah
Jawaban: c) KPU
24. Dalam sistem politik Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan daerah adalah…
a) DPRD
b) DPD
c) Presiden
d) Pemerintah Daerah
e) KPU
Jawaban: d) Pemerintah Daerah
25. Fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah…
a) Menguji undang-undang terhadap UUD
b) Mengawasi kebijakan pemerintah
c) Membuat undang-undang
d) Mengadili perkara korupsi
e) Mengawasi pemilu
Jawaban: a) Menguji undang-undang terhadap UUD
Berikut lanjutan soal nomor 26 hingga nomor 50:
26. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim agung adalah…
a) Presiden
b) DPR
c) MPR
d) MA
e) DPD
Jawaban: a) Presiden
27. Salah satu kewenangan MPR adalah…
a) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
b) Mengajukan rancangan undang-undang
c) Menyusun anggaran negara
d) Mengadili perkara konstitusi
e) Mengawasi kebijakan luar negeri
Jawaban: a) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
28. Kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah…
a) Membuat undang-undang
b) Mengajukan RUU kepada DPR
c) Menyusun anggaran daerah
d) Menyusun undang-undang dasar negara
e) Menyelesaikan sengketa antar lembaga
Jawaban: c) Menyusun anggaran daerah
29. Tugas utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah…
a) Mengawasi jalannya pemerintahan
b) Menyelenggarakan pemilu secara adil
c) Menyusun undang-undang pemilu
d) Menyusun anggaran negara
e) Mengawasi kinerja legislatif
Jawaban: b) Menyelenggarakan pemilu secara adil
30. Dalam sistem politik Indonesia, yang berwenang untuk menetapkan anggaran negara adalah…
a) DPR dan Presiden
b) MPR
c) DPR dan DPD
d) Presiden dan MA
e) KPU
Jawaban: a) DPR dan Presiden
31. Salah satu peran partai politik di Indonesia adalah…
a) Menyusun undang-undang
b) Mengawasi kebijakan pemerintahan
c) Mempromosikan ideologi dan program politik
d) Menyelesaikan perkara sengketa politik
e) Menyusun anggaran negara
Jawaban: c) Mempromosikan ideologi dan program politik
32. Pada saat pemilu, siapa yang bertanggung jawab untuk mendata pemilih dan penyelenggara pemilu?
a) KPU
b) Bawaslu
c) Mahkamah Konstitusi
d) Pemerintah daerah
e) DPR
Jawaban: a) KPU
33. Yang dimaksud dengan “dalam negara kesatuan” adalah…
a) Negara yang memiliki banyak daerah yang otonom
b) Negara yang memiliki satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh wilayah
c) Negara yang dibagi dalam banyak negara bagian
d) Negara yang memiliki berbagai jenis pemerintahan daerah
e) Negara yang tidak memiliki pemerintahan daerah
Jawaban: b) Negara yang memiliki satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh wilayah
34. Sebuah RUU yang telah disetujui oleh DPR akan diserahkan kepada…
a) Presiden untuk diundangkan
b) Mahkamah Konstitusi untuk diuji
c) DPD untuk dipelajari
d) KPU untuk diimplementasikan
e) MPR untuk diputuskan
Jawaban: a) Presiden untuk diundangkan
35. Prinsip pemilu di Indonesia adalah…
a) Pemilu yang bebas dan rahasia
b) Pemilu yang terbuka dan langsung
c) Pemilu yang adil dan terbuka
d) Pemilu yang tidak langsung dan rahasia
e) Pemilu yang adil dan langsung
Jawaban: e) Pemilu yang adil dan langsung
36. Dalam sistem politik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk mengajukan usulan perubahan UUD adalah…
a) MPR
b) DPR
c) Presiden
d) Mahkamah Konstitusi
e) DPD
Jawaban: b) DPR
37. Yang dimaksud dengan “supremasi hukum” adalah…
a) Hukum di atas semua lembaga negara
b) Hukum yang harus diikuti oleh rakyat saja
c) Hukum yang hanya berlaku bagi pemerintah
d) Hukum yang berlaku bagi DPR saja
e) Hukum yang berlaku untuk Presiden
Jawaban: a) Hukum di atas semua lembaga negara
38. Sistem pemilihan Presiden yang digunakan di Indonesia adalah…
a) Sistem proporsional
b) Sistem distrik
c) Sistem mayoritas absolut
d) Sistem kombinasi
e) Sistem representatif
Jawaban: c) Sistem mayoritas absolut
39. Pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPR dilaksanakan dengan menggunakan sistem…
a) Sistem distrik
b) Sistem perwakilan proporsional
c) Sistem suara terbanyak
d) Sistem dua putaran
e) Sistem parlementer
Jawaban: b) Sistem perwakilan proporsional
40. Tugas dan fungsi utama DPD adalah…
a) Menyusun undang-undang
b) Menyuarakan aspirasi daerah
c) Mengontrol kebijakan eksekutif
d) Mengajukan RUU kepada DPR
e) Membuat keputusan tentang anggaran negara
Jawaban: b) Menyuarakan aspirasi daerah
41. Sistem pemerintahan Indonesia berbentuk…
a) Negara kesatuan republik
b) Negara federal
c) Negara monarki
d) Negara kesatuan dengan otonomi daerah
e) Negara konfederasi
Jawaban: a) Negara kesatuan republik
42. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah…
a) Mengawasi jalannya pemilu
b) Mengadili sengketa pemilu
c) Mengeluarkan peraturan
d) Menetapkan anggaran negara
e) Menyusun undang-undang
Jawaban: b) Mengadili sengketa pemilu
43. Lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan pemerintahan agar sesuai dengan UUD adalah…
a) Mahkamah Konstitusi
b) Mahkamah Agung
c) KPU
d) Bawaslu
e) DPR
Jawaban: a) Mahkamah Konstitusi
44. Pembentukan kebijakan publik di Indonesia melibatkan lembaga…
a) Eksekutif saja
b) Legislatif saja
c) Eksekutif dan legislatif
d) Presiden saja
e) DPRD saja
Jawaban: c) Eksekutif dan legislatif
45. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang dapat mengajukan usulan untuk perubahan UUD adalah…
a) DPR dan MPR
b) Presiden dan DPR
c) Presiden dan MPR
d) DPD dan MPR
e) DPR dan DPD
Jawaban: b) Presiden dan DPR
46. Salah satu tugas pokok partai politik adalah…
a) Membuat keputusan tentang anggaran
b) Mengajukan RUU kepada DPR
c) Mengorganisir pemilihan umum
d) Mempersiapkan calon anggota DPR
e) Mengatur kebijakan luar negeri
Jawaban: d) Mempersiapkan calon anggota DPR
47. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari…
a) Provinsi, kabupaten, dan kota
b) Provinsi dan desa
c) Kabupaten dan kota saja
d) Desa dan kelurahan saja
e) Kabupaten dan provinsi saja
Jawaban: a) Provinsi, kabupaten, dan kota
48. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan untuk memilih…
a) Presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD
b) Presiden dan anggota DPR saja
c) Anggota DPR, DPD, dan DPRD saja
d) Presiden saja
e) Presiden dan anggota DPD saja
Jawaban: a) Presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD
49. Sistem politik Indonesia menganut sistem pemerintahan…
a) Parlementer
b) Presidensial
c) Campuran
d) Totaliter
e) Konfesional
Jawaban: b) Presidensial
50. Pemerintah Indonesia menjamin hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam…
a) UUD 1945
b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
c) Peraturan Pemerintah
d) Undang-Undang No. 39 tahun 1999
e) Peraturan Daerah
Jawaban: a) UUD 1945
Sekian Contoh Soal Kelas 12 SMA PKN Sistem Politik Indonesia, Semoga Bermanfaat. Baca Juga Contoh Soal Kelas 12 SMA Fisika Arus Listrik